HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1.      Negara Hukum

Dalam berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian  negara hukum yang diberikan oleh para sarjana, antara lain; Wiryono Projodikoro (1971:10), memberikan pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin (1925:74) mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara  yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan melalui aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “the laws and not menshall govern” joenirto (1968:8) member definisi atau pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sudargo Gautama (1973:73-74) menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia member pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Sementara itu sarjana lainnya seperti Soediman Kartohadiprodjo (1953:13) mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.

Inti dari pengertian negara hukum yang dikemukakan oleh para sarjana indonesia yang cukup terkemuka itu menekankan tentang tunduknya penguasa  terhadap hukum sebagai esensi negara hukum. Esensi negara hukum yang demikian itu menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara  hukum cukup mendapat perhatian dari kalangan intelektual dan para pemikir, terutama pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum yang dikembangkan oleh para filsuf besar seperti Sokrates , Plaro, Aristoteles dan lain-lain.

Dalam bukunya politicos yang ditulis pada penghujung hidupnya, plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan dalam negara. Menurut plato, pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu; pertama; pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum, pemerintahan ini dijalankan dan ditujukan kepada serta mengutamakan kepentingan rakyat. Kedua; pemerintahan yang berbentuk pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum, pemerintahan seperti ini merupakan pemerintahan tiran yang melakukan penindasan terhadap rakyat. Lebih jelas dalam bukunya The Laws, Plato berpikir sangat realistis mengenai tujuan dan pentingnya hukum dan undang-undang itu sendiri. Menurut Plato, hukum bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban saja, melainkan sebagai obat untuk menyembuhkan kejahatan manusia (Rapar, 2002: 83). Hal ini dikarenakan pemikiran Plato yang menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan manusia adalah sebuah penyakit. Tanpa hukum dalam suatu negara maka kejahatan/penyakit itu akan tersebar pada semua orang dalam negara sehingga kematian atau kehancuran akan terjadi pada negara yang bersangkutan. Senada dengan plato, konsep negara hukum menurut Aristoteles, adalah negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai suatu sumber dari kekuasaan (Rapar, 2002: 192). Bagi Aristoteles suatu negara membutuhkan hukum untuk mengatur nafsu dan keinginan jahat manusia, karena itu Aristoteles menggagas mengenai kedaulatan atau supremasi hukum. Menurutnya, hukum adalah sebuah kecerdasan yang paling cerdas, bahkan bisa dalam tingkat dewa (Rapar, 2002: 193). Atas dasar itulah nampaknya, Aristoteles memandang hukum sebagai sesuatu yang tempatnya berada di tempat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada pemimpin karena hukum merupakan sumber dari kekuasaan yang artinya seorang pemimpin menentukan bagaimana ia berkuasa adalah berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan menurut Aristoteles, seorang pemimpin adalah manusia dan manusia itu seperti binatang buas, sebijaksana apapun dia, tetap saja memiliki nafsu (Rapar, 2002: 193). Hal tersebutlah yang kemudian harus dikendalikan oleh hukum seperti yang telah diungkapkan oleh Aristoteles.

2.      Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian ini merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau sumber diperolehnya hak tersebut.

Ditinjau dari berbagai istilah yang ditemukan dalam literature, hak asasi manusia merupakan terjemahan dari “droits de I’homme” dalam bahasa prancis yang berarti hak manusia, atau bahasa ingrisnya “human rights” dan dalam bahasa belanda disebut “mensenrechten” dalam kepustakaan lain digunakan istilah hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari “basic right” dalam bahasa inggris dan “grondrechten” dalam bahasa belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari “fundamental right” dalam bahas inggris dan”fundamentele rechten” dalam bahasa belanda. Istilah lain tentang hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1987:38), ada kepustakaan dalam bahasa nggris yang menggunakan istilah “Natural right” dan dalam bahasa belanda digunakan istilah “Rechten van den mens” sedang dalam kepustakaan yang berbahasa indonesia terdapat istilah-istilah seperti hak asasi manusia, hak-hak kodrat dan hak-hak dasar. Pada sisi lain kepustakaan hukum selain menggunakan istilah hak dasar sebagai terjemahan dari istilah “groundracten”, “grundrecte”, asasi manusia sebagai terjemahan dari “fundamental rights”, “droits fundamentaux” juga mempergunakan istilah “mensenrecthen”, “menchenrechte”, “human rights” dan “droits de I’homme”.

Dari peristilahan diatas, perlu dibedakan pegertian antara hak-hak asasi dengan hak-hak dasar. Perbedaan pokok antara kedua istilah tersebut adalah bahwa; hak asasi menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional sedang hak dasar diakui melalui hukum nasional. Konotasi hak asasi manusia terkait erat dengan asas-asas idea dan politis sedangkan hak dasar merupakan bagian dari hukum dasar. Selanjutnya hak-hak asasi dimuat dalam dokumen politik sehingga sifatnya lebih dinamis dibandingkan dengan hak-hak dasar yang dituangkan dalam dokumen yuridis seperti UUD (konstitusi) dan dalam konfensi internasional. Dengan demikian mengacu pada hal tersebut diatas, pengertian hak asasi manusia harus dipahami juga sebagai hak dasar. Hal ini tidak lain karena istilah hak dasar maupun hak asasi manusia yang popular dan lazim dipergunakan di masyarakat, pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama. Disamping itu pembatasan terhadap hak tersebut juga dilakukan secara yuridis dan moral, artinya hak asasi manusia selain diatur melalui norma-norma hukum juga dirumuskan dalam statement-statement politik.

Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut. Adapun beberapa definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

a)      UU Nomor 39 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b)      John Locke

Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

c)      David Beetham dan Kevin Boyle

Hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.

d)     C. de Rover

Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.

e)      Austin-Ranney

Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.

f)       A.J.M. Milne

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

g)      Frans Magnis-Suseno

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.

h)      Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

i)        Oemar Seno Adji

hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.

3.      Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pertanyaan mendasar yang dikemukakan pada bagian ini adalah; apa hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia?. Jawaban atasa pertanyaan ini sudah barang tentu, tidak begitu sulit mengkajinya dari sudut ilmu hukum, sebab antara negara hukum dan hak asasi manusia, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditunjukan dengan cirri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif atatupun legislative terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutanpun, tidak mempunyai kewenangan untuk mepengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Pada hakekatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam Declaration of Independent, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Mengenai asas perlindungan , dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain:

a.    Kebebasan berserikat dan berkumpul;

b.   Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan;

c.    Hak bekerja dan penghidupan yang layak;

d.   Kebebasan beragama;

e.    Hak untuk ikut mempertahankan negara;

f.    Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigadaad), bahwa seorang dapat melakukan gugatan terhadap penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang member jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar.

Dalam pengkajian indonesia, penekanan negara hukum akan diletakan pada pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman indonesia juga tunduk pada hukum. Pemikiran demikian angat penting untuk mengantarkan persepsi, bahwa tunduknya kekuasaan kehakiman pada hukum menyebabkan munculnya pemahaman akanadanya batas-batas kebebasan kekuasaan kehakiman, dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dari apa yang diuraikan diatas sangat jelas hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, oleh karena itu adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara huku dalam arti sesungguhnya.

Untuk melihat lebih lanjut hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia, dapat dikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi social yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimakna sebagai hasil perjuangan manusia, untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbuktipaling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD Tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara.

Bangsa indonesia memahami bahwa The Universal Declaraton of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948, merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa indonesia juga memandang bahwa The Universal Declaration of Human Responsibility yang dicetuskan oleh Inter Action Council pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi The Universal Declaraton of Human Rights tersebut.

Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi indonesia, oleh karena itu perlu diadopsikan kedalam rumusan Undang-Undang Dasar atas pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa indonesia. Sehingga dengan demikian  perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-warisan pemikiran yang masih terus akan berkembang dimasa-masa yang akan datang.

Dari uraian diatas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan cirri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara materil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpuh pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukan pada hakekatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.