PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM

Hukum selalu bersifat dinamis didalam kehidupan masyarakat karena perkembangannya mengikuti zaman yang selalu berubah. Seiring dengan perkembangan zaman tersebut maka kehadiran hukum sangat penting untuk mengatur dan melindungi hak-hak setiap orang serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Dalam kaitannya dengan hukum sebagai kontrol sosial, menurut Satjipto Rahardjo hukum sebagai suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkahlaku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan bahwa pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol social yang bersifat formal.

Selain hukum dimaknai sebagai sarana kontrol sosial, hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana social engineering. Hal ini disebabkan karena melalui suatu produk peraturan perundang-undangan dibuat pada hakekatnya bertujuan untuk merekayasa pola perilaku untuk menuju tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa apabila kita berbicara mengenai hukum sebagai konsepsi yang modern, maka sesungguhnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan social engineering adalah suatu hal yang lumrah. Bahkan adalah tidak terlalu jauh apabila orang berpendapat bahwa hukum penggunaannya sekarang ini hampirselalu berupa sarana untuk melakukan social engineering itulah. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya diletakan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional.

Fungsi hukum yang demikian penting diatas maka pada hakekatnya hukum harus bersifat responsif dengan mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebutlah yang akan mampu membentuk kesadaran hukum didalam masyarakat. Hukum yang tidak mengakomodir nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat menyebabkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut sangat disangsikan. Salah satu nilai yang sangat penting untuk diakomodir dalam suatu norma hukum atau perundang-perundangan  adalah hak asasi manusia. Penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah disebabkan karena secara global hak asasi manusia merupakan suatu isu yang sangat urgen seiring dengan kesadaran masyarakat akan manusia sebagai umat ciptaan Tuhan.

Dalam mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat termasuk hak asasi manusia kedalam suatu produk perundang-undangan maka peranan politik hukum sangatlah penting karena politik hukum yang berkarakter ortodoks cenderung untuk mengesampingkan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam politik hukum yang berkarakter ortodoks hukum lebih digunakan pemerintah sebagai alat pemerintah untuk melegitimasi perbuatannya dan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kesejahteraah masyarakat.

Dengan demikian pada bab selanjutnya akan dijelaskan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia kedalam pembentukan politik hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan politik hukum?

  1.      Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM (Hak Asasi Manusia) terbentuk dari kata hak dan asasi. Istilah hak dapat berarti “benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,derajat atau martabat, wewenang menurut hukum”.  Sedangkan asasi dapat berarti bersifat dasar, pokok. Jadi hak  asasi berarti  hak dasar atau pokok.  Sedangkan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration  Of  Independen USA) dan tercantum pula dalam UUD 1945 RI, seperti pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1dan pasal 31 ayat 1.

Namun dalam kaitan dengan politik arti hak asasi yang paling tepat adalah berkaitan dengan kewenangan. Jadi hak asasi manusia dalam hal ini adalah suatu kewenangan atau wewenang dan kekuasaan dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap apa yang dimilikinya  dan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perlindungan dan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap apa yang dimilikinya, dan dibutuhkannya kepada pihak lain dan pemerintah sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Pengertian Politik Hukum

Kata politik hukum terbentuk dari kata politik  dan istilah hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah politik hukum berati : Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, cara bertindak. Kata hukum dapat berarti peraturan yang bersifat mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerinthan; Undang-undang peraturan sebagaimana untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat; Patokan mengenai peristiwa tertentu; Keputusan (yang ditetapkan oleh hakim ) di pengadilan; Vonis.

Politik hukum berarti suatu kebijakan yang berkenaan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang tertata secara sistematis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara sebagaimana tercermin dalam pelbagai bentuk hukum formal maupun hukum adat kebiasaan maupun dalam berbaagai konvensi dan deklarasi di dunia , yang dibentuk /ditetapkan oleh lembaga (penguasa adat) atau pemerintah atau organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban serta perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara demi menjamin kepastian hukum dan keadilan serta kedamaian di dunia. 

3.      Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Politik Hukum

Dalam pembentukan politik hukum penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangatlah penting karena hak asasi manusia merupakan dasar dan pusat serta prinsip utama dalam mewujudnyatakan peraturan perundang-undangan yang baik dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping memenuhi dasar atau prinsip yuridis, sosiologis dan filosofis. Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut sebagai berikut:

1)         Universal dan Tidak dapat dicabut

Prinsip HAM yang satu ini dibagi menjadi dua pemahaman, universal dan tidak dapat dicabut. Jika ditarik dari akar bahasanya, maka universal berasal dari kata universe, yang mana pemahaman atas kata universe ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu alam semesta berarti hak asasi manusia berlaku dimana saja, keseluruhan bidang misalnya kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan berlaku untuk semua yaitu kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja dan dalam sisi kehidupan mana saja.

2)         Saling terkait

Prinsip ini mempunyai dua unsur yaitu interdependece (saling membutuhkan) dan unsur interrelatedness (saling terhubung). Saling membutuhkan, berarti untuk dapat melaksanakan suatu hak, hak lain harus terlaksana terlebih dahulu.

3)         Tidak dapat dibagi

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip Saling Terkait. Secara logika, apabila hak-hak asasi yang kita miliki terkumpul menjadi satu kesatuan, akan jelas bahwa HAM itu tidak dapat dibagi.

Sebagai analogi, seorang manusia tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak sosial dan budaya. Atau seseorang mustahil hanya mempunyai hak pribadi tanpa memiliki hak ekonomi.

4)         Kesetaraan dan nondiskriminasi

Semua manusia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. HAM tidak membedakan manusia, baik itu dari segi fisiknya maupun dari segi kemampuan. HAM berlaku untuk semua manusia. Pada prinsip ini tidak membedakan manusia itu baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama.

5)         Partisipasi dan inklusi

Pemilihan umum merupakan salah satu contoh pemenuhan hak kita untuk ikut serta dalam bermasyarakat. Ini merupakan bagian dari prinsip HAM yang bernama Partisipasi. Partisipasi ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan tanpa memandang atribut-atribut yang melekat kepadanya.

Selain itu, partisipasi juga menegaskan bahwa setiap manusia harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk diterima dalam suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip setara dan non-diskriminasi.

6)         Akuntabilitas dan Rule Of Law

Dua prinsip terakhir ini lebih mengarah kepada pemerintah, karena prinsip ini menjadi landasan untuk menuntut pemerintah dalam melindungi hak asasi kita sebagai warga negara.Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut Pemerintah  untuk melakukan perlindungan dan penjaminan atas pemenuhan hak asasi. Dalam hukum HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap warganya. Bahkan negara wajib untuk secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap warganya. Untuk menjalankan prinsip ini, pemerintah  harus mengacu kepada instrumen HAM nasional dan internasional.

7)         Tanggung Jawab Negara (state responsibility)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

8)         Martabat Manusia (human dignity)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orienasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. setiap manusia, oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi kesimpulan adalah penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan politik hukum terlihat sangatlah penting karena prinsip tersebut memuat nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terjamin didalam hukum yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan.

Saran

Pembentukan politik hukum dalam hal peraturan perundang-undangan perlu menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga produk hukum tersebut mampu mengatur kehidupan masyarakat secara baik.