PARADIGMA KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PARADIGMA KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Negara berdasarkan atas hukum pada hakekatnya adalah suatu ”negara hukum”. Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.[1] Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. pernyataan ini secara jelas terlihat dalam penjelasan umum UUD 1945, yakni menyebutkan: Negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekwensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan yang merupakan syarat bagi suatu negara menamakan diri sebagai negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum[2]. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan sa­lah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK.[3]

Indonesia sejak pemerintahan hindia belanda sebenarnya telah ada beberapa macam lembaga pengadilan telah ada beberapa macam lembaga pengadilan, hanya saja lembaga pengadilan itu sangat berbeda baik susunan, sumber hukum maupun peranannya dengan lembaga pengadilan yang ada sekarang. Pada masa hindia belanda antara lain dikenal adanya pengadilan swapraja yaitu pengadilan dalam daerah Zelbestuur (daerah-daerah yang berada dibawah pemerintahan raja dan sultan). Pengadilan ini mengemban tugas untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan pemerintah kerajaan.

Setelah memasuki zaman kemerdekaan, gambaran pengadilan di zaman hindia belanda semuanya telah dihapuskan dan diganti dengan lembaga pengadilan yang sesuai alam Demokrasi Pancasila. Wujud nyatanya bisa terlihat dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yang tidak lagi dibawah keturunan raja dan sultan yang berkuasa melainkan dibawah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara yang mendeka.

Kehadiran lembaga pengadilan yang merdeka ini tidak sekedar menunjukan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan hindia belanda yang cenderung memihak dan kurang obyektif, melainkan juga sebagai bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain.[4] Independensi dari badan peradilan atau kekuasaan kehakiman ini juga merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani.

Bentuk nyata dari kekuasaan kehakiman sebagaiman diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengadili bagi setiap persoalan hukum yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Terdapat dua bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan antara lain: ”putusan” dan ”penetapan”. Putusan dan penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim sebagai pejabat negara[5] yang diberikan kewenangan oleh undang-undang itu.

Terminologi kata ”mengadili” mengandung makna bahwa hakim bukan hanya sekedar menerapkan undang-undang namun harus dapat menjangkau rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara (justitiabelen), yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum yang ideal mencakup dua komponen penting antara lain: penyelenggaraan proses secara benar dan penentuan hasil keputusan yang adil dan berkeadilan.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu maka dapat dikatak bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Di dalam Undang-Undang telah memberikan kedudukan pada lembaga pengadilan yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan (pasal 2 UU No 2 Tahun 1986). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau “rule”.

Jika sekilas kembali ke masa pemerintahan  orde lama, pada saat masih berlaku Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang  Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan  Mahkamah Agung, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman sangat lemah dan tidak  independen karena begitu besar pengaruh kekuasaan eksekutif yang masuk kedalam ruang lingkup tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman.

Setelah masa orde baru mulai bergulir  dengan ditandai oleh lahirnya supersemar  pada tanggal 11 Maret 1966, maka  terjadi perubahan total pada sistem  hukum dan ketatanegaraan  di Indonesia, Lembaga Kekuasaan Kehakiman mulai ditempatkan pada posisi yang bebas dan merdeka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang  menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964.

Walaupun tidak seluruhnya campur tangan kekuasaan eksekutif itu di hilangkan karena berdasarkan  Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih terlibat dalam fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman, namun setidaknya sudah  ada batasan yang jelas mengenai domain lembaga peradilan yang tidak boleh disentuh oleh pengaruh kekuasaan manapun yaitu dalam hal “kebebasan mengadili”.[6]

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah merubah struktur kekuasaan kehakiman, karena disamping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru yaitu, Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya oleh undang-undang.[7] Adapun calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.[8]

Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum (pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Disamping itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (pasal 24C ayat 2 UUD 1945).[9] Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim kostitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga  orangoleh Dewan Perwakilan Rakyat dan  tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

Kemudian setelah pasca amandemen, secara khusus Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan.[10] Dengaan demikian UU No. 48 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

Pasal 18 UU No. 48 tanhun 2009, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan demikian badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

a.       Peradilan Umum

b.      Peradilan Agama

c.       Peradilan Militer

d.      Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari uraian tersebut, pada bagian selanjutnya akan membahas mengenai “Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”

2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1.      Bagaimanakah eksistensi dan kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945?

2.      Bagaimanakah eksistensi dan kedudukan kekuasaan kehakiman sesudah amandemen UUD 1945?

3.      Tujuan :

1.      Untuk mengetahui eksistensi dan kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen di Indonesia

2.      Untuk mengetahui eksistensi dan kedudukan kekuasaan  kehakiman sesudah amandemen di Indonesia

 BAB II 

PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini, adalah UUD sementara: ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna (PPKI-Soekarno, 18-8-1945).[11]

Kutipan pernyataan diatas sudah terjadi dan pernah dirasakan dalam Negara Indonesia pada masa reformasi yang dimulai tahun 1999-2002. Sejarah mentatat bahwa UUD yang bertahan begitu lama akhirnya mengalami perubahan yang sejak awal ditandai dengan dinamika demonstrasi besar-besaran oleh sebagian besar rakyat indonesia dengan menjatuhkan Presiden Soeharto tahun 1998.

Terdapat perbedaan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang memuat berbagai macam perubahan baik itu dalam bentuk formal (kelembagaan) maupun isi/substansinya. Disamping perubahan pada pasal yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kekinian indonesia pada saat itu, ada beberapa pasal yang dihapus salah satunya termasuk pasal yang memuat Dewan Pertimbangan Agung dan juga ada penambahan baru didalam batang tubuh atau pasal demi pasal yang merupakan hasil kerja reformasi oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR melalui berbagai macam tahapan dan proses panjang selama empat kali amandemen mulai dari tahun 1999-2002. Akibat perubahan-perubahan itu, ketentuan-ketentuan menjadi lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan lama.

Sesuai dengan judul, uraian lebih lanjut akan dibatasi pada paradigma kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

1.      Eksistensi dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD 1945

Pasca Indonesia merdeka, UUD 1945 pernah diberlakukan beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda, bahkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat bahwa berbagai Undang-Undang Dasar selain UUD 1945 juga pernah berlaku yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Selanjutnya, Periode kedua UUD 1945 (1959-1999).[12]

Sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis yustisi. Sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 19 UU tersebut ditentukan bahwa”demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 ini lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya, karena menurut Pasal 11 UU tersebut, 4 (empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Namun demikian, perihal independensi, melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”.[13]

Upaya-upaya menuju independensi kekuasaan kehakiman eksplisit ada baik dalam Undang IJndang Dasar 1945, Lampiran TAP Nomor IX/MPR/2000 maupun dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa negara berdasarkan atas kekuasaan; bahwa haruslah diwujudkan terciptanya lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun; bahwa haruslah terselenggara peradilan yang cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Untuk itu Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari kekuasaan kehakiman antara lain diatur dalam:

a.       Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkama Agung;

b.      Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

c.       Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

d.      Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut yaitu:

1)      Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan  dalam lingkungan:

a.    Peradilan Umum;

b.   Peradilan Agama;

c.    Peradilan Militer;

d.   Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada penjelasannya menyatakan bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mmengadili perkara-perkara tertentu atau mengenaigolongan rakyat  tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara  pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.

Meskipun secara normatif telah terdapat beberapa kemajuan di bidang Perundang-undangan dalam rangka menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab (beberapa amandemen UUD 1945 sehubungan dengan kekuasaan Kehakirnan, perubahan UU Nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, lahirnya banyak Undang-undang baru, antara lain UU Nomor 31/1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain), namun jalan panjang masih harus dilalui untuk mencapai suatu kekuasaan Kehakiman yang benar-benar bersih.

Kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 menunjukan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislative terhadap penyelenggaraan peradilan, antara lain: Pertama, sebelum amandemen UUD 1945, konfigurasi kekuasaan kehakiman diatur dengan sangat terbatas dan tidak jelas. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman serta mengatur persyaratan untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim. UUD 1945 tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dan tidak menjabar tentang prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Kedua, selama rezim Orde Lama dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan rezim Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila, kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidaklah merdeka, karena Presiden (kekuasaan eksekutif) masih dimungkinkan oleh undang-undang untuk melakukan intervensi dan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Ketiga, baik di bawah rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru, kekuasaan kehakiman manmade bagian dari kekuasaan eksekutif. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman bersifat dualisme yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pembinaan teknis yuridis dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sedangkan bagian pembinaan organisatoris, administratif dan finansial dilaksanakan oleh eksekutif (departemen) yang bersangkutan.

Seperti dikemukakan oleh Paulus .E. Lotulong, kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Ketentuan universal yang terpenting ialah The Universal Declaration of Human Rights, Pasal 10 mengatakan: (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).[14]

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:  (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang). UUD 1945 Ayat (1) sesudah amandemen ketiga berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ayat (2) mengatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Perbedaan dengan Pasal 24 lama ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebut dalam rumusan bukan hanya dalam penjelasan. Juga dirinci peradilan dibawah Mahkamah Agung, termasuk yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) yang merupakan amandemen ke 4 menyebut "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-undang."

Kedudukan hakim yang merdeka tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dngan UndangUndang No. 35 tahun 1999. Ketentuan undang-undang ini merupakan koreksi praktek peradilan zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 diatur campur tangan presiden dalam peradilan. Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (pembantu presiden). Dengan demikian, kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945 telah dihapuskan oleh suatu undang-undang yang lebih rendahtingkatnya. Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 itu sekali lagi jaminan kebebasan hakim secara formal. Dikatakan secara formal, karena dalam praktek peradilan di zaman Orde Baru banyak sekali penyimpangan atas kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana disebut pada bagian pendahuluan di muka.

2.      Eksistensi dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Sesudah Amandemen UUD 1945

Salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaran negara secara demoktratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.[15]

Sejak dilakukan amandemen terhadap UUD Tahun 1945, ada beberapa perubahan dalam konsep kekuasaan kehakiman, dimana sebelumnya kita mengenal Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang memegang fungsi dan kewenangan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Para perumus perubahan konstitusi telah memasuki lembaga baru dalam ketentuan tentang lembaga kekuasaan kehaikan yaitu Mahkamah Konstitusi.  Disamping perubahan menyangkut fungsi kelembagaan sebagaimana dikemukakan diatas, UUD 1945 juga telah memasukan sebuah lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan beberapa fungsi lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Meskipun keberadaan Komisi Yudisial dalam konstitusi masih menjadi perdebatan panjang karenaperanan dan fungsinya lebih kepada lembaga pengawas etik, namun dibalik itu kesemuanya menggambarkan bahwa betapa besar peranan institusi kekuasaan  kehakiman pasca amandemen UUD  Tahun 1945 hingga institusi pengawas saja harus dibentuk dandiatur dalam sebuah konstitusi negara.[16]

Pasal 24 UUD 1945  menyebutkan bahwa:

1)      “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

2)      “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”

3)      “Badan-badan lain yang fubgsinya berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Sepandangan dengan  ketentuan diatas, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Jika kita simak makna dua ketentuan diatas, maka ada keterkaitan  yang  erat antara konsep negara hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, dimana menyiratkan sebuah pengertian bahwa tanpa kehakiman, maka konsep negara hukum tidak akan pernah terwujud. Bertolak dari  pemahaman diatas, maka salah satu prinsip penting dari sebuah negara hukum adalah adanya jaminan supremasi hukum yang dijalankan oleh badan-badan peradilan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh kekuasaan lainnya dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.

Lembaga Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut UUD 1945, sistem, fungsi dan kekuasaan Mahkamah Agung meliputi:

a)         Melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

b)         Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.[17]

UUD 1945 mengatur antara lain tentang kedudukan lembaga kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan upaya mendapatkan keadilan. Selain itu diatur pula ketentuan yang menegaskan tentang kedudukan kehakiman sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat yang mendukung proses peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan proses pengalihan organisasi, administrasi dan financial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka diatur dalam ketentuan peralihan.[18]

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan dari badan-badan peradilan bebas yang, merdeka dan mandiri dalam proses menegakan hukum dan keadilan sebagai implementasi dari konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perinsip dasar kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman juga merupkan cita-cita universal yang tidak hanya dianut di indonesia, namun juga manmade bagian penting dalam keputusan kongres PBB ke-7 tentang The Prevention of Crime the Treatment of Offenders dan juga diatur dalam beberapa konvensi internasional antara lain Pasal 10 Universal Declaration of Human Right dan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR).[19]

Berkaitan dengan uraian diatas Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir tentang independensi lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 005/PUU-VI/2006 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaiman ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechsstaat (rule of law) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini maka konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilantelah dipandang sebagai independensi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsure utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubahpun, dimana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam pasal 23 dan penjelasan pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, dimana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip checks and balances, terutama dalam hubungan antara legislative dan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman disamping bersifat fungsional dan juga bersifat structural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap.

….independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapapun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok dari terwujudnya cinta negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politk atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbaln atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lain.

Menimbang bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang bergantung pada orang lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga merupakan aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lainuntuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penfsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan”.

Terhadap pelaksanaan sistem peradilan yang bebas dan merdeka M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki beberapa tujuan penting antara lain agar terjamin pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil (to ensure a fair and just trial) dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa (to enable the judge to exercise control over the government action).[20] Pengaruh kekuasaan yang terlalu besar dari lembaga eksekutif maupun legislative terhadap peran dan fungsi kekuasaan kehakiman sangat bagi proses penegakan hukum dan keadilan, sehingga keterikatan-keterikatan struktural dan anggaran terhadap lembaga eksekutif dan legislatif pada akhirnya akan berpengaruh pada kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman.

1.      Mahkamah Agung

Dari tiga cabang kekuasaan negara sebagaimana yang didebutkan oleh Montesquieu anatara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mahkamah agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif. Berdasarkan pasal 24 UUD 1945 kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2.      Komisi Yudisial

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan lembaga baru. Kehadiran Komisi Yudisial dalam wadah  konstitusi sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang, karena Komisi Yudisial secara fungsi dan kewenangan tidak mewakili dari tiga bentuk kekuasaan negara sebagaiman lazimnya yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif, walaupun secara fungsi memang memiliki kaitan erat dengan lembaga kekuasaan kehakiman, namun ia bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki kapasitas sebagai badan peradilan.

Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan beberapa kewenangan penting lainnya antara lain menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalm Pasal 24 B UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

1)      Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;

2)      Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

3)      Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

4)      Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

kemudian dijabarkan secara lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika kita melihat dasar pengaturannya dalam kerangka konstitusi maka komisi Yudisial berkedudukan disejajarkan dengan lembag-lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, namun di sisi lain kedudukan Komisi Yudisial masih terkesan rancu jika dihubungkan dengan konsep pembagian kekuasaan menurut Trias Politika, dimana kekuasaan negara hanya dibagi manmade tiga fungsi kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, sedangkan posisi komisi yudisial sampai dengan saat ini masih belum  jelas apakah juga sebagai bagian  dari kekuasaan yudikatif ataukah bukan.

3.      Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan tanggung fungsi sebagai pengawal konstitusi untuk tetap menjamin prinsip konstitusionalitas hukum yang dianut bangsa indonesia. Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan indonesia dipandang sangat penting karena kualitas pembentukan undang-undangsaat  ini sangat jauh dari apa yang diharapkan, sehingga berpotensi menimbulkan pertentangandengan Undang-Undang Dasar 1945  sebagai puncak peraturan tertinggi dalam sistem hirarki perundang-undangan di indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkatpertamadan terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 C UUD Tahun 1945 diatas, maka wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi:

1.      menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun1945;

2.      memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

3.      memutus pembubaran partai politik;

4.      memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari empat kewenangan pokok sebagaimana digariskan UUD diatas, Makkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut JusticeMarshall dalam konteks pengujian materill Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai  the guardian of the constitution atau the sole interpreter of the constitution. Ditangan Sembilan hakim konstitusi inilahUUD 1945 diserahkan  untuk dijaga  agar jangan disubversi  oleh  produk  peraturan perundang-undanganyang meskipun lahir secara demokratis sesuia dengan suara mayoritas tetapi bisa saja tidak konsisten (in conflict) dengan UUD 1945.

  

BAB III

PENUTUP

1.      Kesimpulan

1.      Sebelum amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun secara normatif telah ada pengaturannya namun dalam pelaksanaanya menunjukan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggaraan peradilan.

2.      Sesudah amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya amandemen semakin kuatnya kedudukan hakim dalam dalam menyelenggarakan peradilan di tanah air dan tidak ada ruang intervensi yang diberikan oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Selain itu, dengan amandemen juga memunculkan dua lembaga baru yakni Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat UUD 1945, dan  Mahkammah Konstitusi untuk tetap menjamin prinsip hukum yang dianut bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Harahap, Yahya Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi (Makna dan Aktualisasi), Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Muhammad, Rusli Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Konvesional, UII Press, Jogyakarta, 2013

Siahaan, Pataniari Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta 2012

Seno Adji, Oemar Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980

Witaanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim (Sebuah Instrument Menegakan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana), Alfa Beta, Bandung, 2013

Yunas, Didi Nazmi Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992.

INTERNET:

Aan Eko Widiarto, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip dari: http://aanekowidiarto.lecture.ub.ac.id/

Kusnu Goesniadhie S, Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman, dikutip dari http://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/

Muhamir Jozz, Makalah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, dikutip dari http:// muhamirjozz.design by muha.htm/

---

[1]. Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hal. 13.

[2]. Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Konvesional, UII Press, Jogyakarta, 2013, hal 1.

[3]. Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 menyebutkan “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan, yang menyatakan bahwa ”yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan

[4].  Rusli Muhammad, ibid, hal. 2.

[5]. Lihat pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pada huruf d disebutkan bahwa hakim merupakan pegawai negeri dalam kategori pejabat negara.

[6]. Darmoko Yuti Witaanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim, Alfa Beta, Bandung, 2013, hal.3.

[7]. Lihat Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen.

[8]. Lihat Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Lebih lanjut tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

[9]. kewenangan mahkamah konstitusi seperti itu ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1,2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[10]. sebelumnya tentang  kekuasaan kehakiman diatur dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa perubahannya sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah manmade UU No. 4 Tahun  2004 terakhir yang berlaku adalah UU No. 48 Tahun 2009.

[11]  . Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi (Makna dan Aktualisasi), Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 3.

[12]  . Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta 2012, Hal. 51.

[13] . Muhamir Jozz, Makalah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, dikutip dari http:// muhamirjozz design by muha.htm/

[14] . Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 47.

[15]  . Pataniari Siahaan, ibid hal. 262.

[16]  . Darmoko Yuti, ibid, hal. 47.                                              

[17] . Kusnu Goesniadhie S, Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman, dikutip dari http://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/

[18]  . Aan Eko Widiarto, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip dari: http://aanekowidiarto.lecture.ub.ac.id/

[19]  . Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hal. 5.

[20]  . Darmoko Yuti, ibid, hal.51 dikutip dari Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal. 253.